Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang
“Bisa damai saja, Pak?” Pertanyaan ini sering muncul setelah laporan polisi masuk, baik dari pihak terlapor maupun korban. Selama ini, penyelesaian damai dalam perkara pidana berjalan berdasarkan aturan internal masing-masing lembaga, sehingga praktiknya sering berbeda-beda.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) mengubah hal itu. Untuk pertama kalinya, keadilan restoratif diatur secara tegas di tingkat undang-undang, lengkap dengan syarat, pengecualian, dan peran pengadilan. Artikel ini merangkum apa yang perlu Anda ketahui tentang keadilan restoratif dalam KUHAP baru.
- Keadilan restoratif bertujuan memulihkan keadaan semula dengan melibatkan korban, pelaku, dan keluarga.
- Syarat utama: ancaman paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori III, dan pelaku baru pertama kali.
- Terorisme, korupsi, kekerasan seksual, dan tindak pidana terhadap nyawa dikecualikan.
- Penghentian perkara di tahap penyidikan dan penuntutan wajib dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
Apa Itu Keadilan Restoratif Menurut KUHAP Baru?
Pasal 1 angka 21 KUHAP baru mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.
Titik beratnya bukan sekadar menghentikan perkara, tetapi memulihkan kerugian korban dan hubungan para pihak. Sebelum KUHAP baru, mekanisme ini diatur terpisah oleh Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024.
Bisa Dilakukan di Tahap Mana Saja?
Pasal 79 ayat (8) KUHAP baru menyatakan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada empat tahap:
- Penyelidikan.
- Penyidikan.
- Penuntutan.
- Pemeriksaan di sidang pengadilan.
Artinya, jika upaya damai belum berhasil di kepolisian atau kejaksaan, pintunya belum tertutup. Hakim di persidangan masih dapat menawarkan mekanisme ini kepada para pihak.
Syarat Keadilan Restoratif (Pasal 80)
Pasal 80 ayat (1) KUHAP baru membatasi keadilan restoratif pada tindak pidana yang memenuhi ketentuan berikut:
| Syarat | Penjelasan |
|---|---|
| Ancaman pidana | Diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III, atau pidana penjara paling lama 5 tahun |
| Pertama kali | Tindak pidana yang pertama kali dilakukan |
| Bukan pengulangan | Bukan pengulangan tindak pidana, kecuali pengulangan atas tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau yang dilakukan karena kealpaan |
Syarat-syarat ini dirumuskan dengan kata “dan/atau”, sehingga penilaiannya dilakukan kasus per kasus oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara.
Tindak Pidana yang Dikecualikan (Pasal 82)
Tidak semua perkara bisa diselesaikan lewat jalur ini, meskipun ancaman pidananya rendah. Pasal 82 KUHAP baru mengecualikan sejumlah tindak pidana berat, antara lain:
- Kejahatan terhadap keamanan negara.
- Terorisme.
- Korupsi.
- Kekerasan seksual.
- Tindak pidana terhadap nyawa orang.
Untuk perkara kekerasan seksual, misalnya, korban tidak bisa ditekan untuk “berdamai” agar perkara dihentikan.
Siapa yang Bisa Mengajukan?
Menurut Pasal 81 KUHAP baru, mekanisme keadilan restoratif dapat dimulai melalui dua jalan:
- Permohonan dari pelaku, tersangka, terdakwa, atau keluarganya, dan/atau dari korban atau keluarganya.
- Penawaran dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim kepada korban dan pelaku.
Kesepakatan dan Penetapan Pengadilan
Pasal 79 ayat (5) KUHAP baru menegaskan bahwa keadilan restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula dan harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan. Setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.
Inilah perubahan terbesar dibanding praktik lama. Pengadilan kini ikut mengawasi:
- Tahap penyidikan (Pasal 84): penyidik memberitahukan surat penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan memintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 3 hari.
- Tahap penuntutan (Pasal 86): surat ketetapan penghentian penuntutan dimintakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 3 hari sejak diterbitkan, lalu disampaikan penuntut umum kepada penyidik.
- Tahap persidangan (Pasal 88): keadilan restoratif dapat diterapkan melalui putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Mahkamah Agung juga telah menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2026 yang memuat pedoman operasional persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap penyidikan dan penuntutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme keadilan restoratif diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 88).
Hal yang Perlu Diwaspadai
Keadilan restoratif bukan jalan pintas “bayar lalu selesai”. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan:
- Harus sukarela. Kesepakatan yang lahir dari tekanan, intimidasi, atau iming-iming tidak sejalan dengan tujuan pemulihan. Korban berhak menolak.
- Buat kesepakatan tertulis dan jelas. Cantumkan bentuk pemulihan, jumlah ganti rugi, dan tenggat pelaksanaannya. Perkara baru dihentikan setelah seluruh kesepakatan terlaksana.
- Waspadai tahap penyelidikan. Sebuah artikel di MARINews mencatat bahwa KUHAP baru belum mengatur kewajiban meminta penetapan pengadilan untuk penghentian di tahap penyelidikan, sehingga pengawasannya lebih lemah. Pastikan prosesnya transparan dan terdokumentasi.
- Tidak ada pungutan resmi untuk “damai”. Uang dalam keadilan restoratif adalah pemulihan bagi korban, bukan biaya untuk aparat.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah perkara langsung berhenti setelah korban dan pelaku sepakat damai?
Tidak langsung. Kesepakatan harus dilaksanakan seluruhnya terlebih dahulu. Setelah itu, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan sesuai Pasal 79 ayat (5).
Apakah orang yang pernah dihukum bisa mendapat keadilan restoratif?
Pada prinsipnya, keadilan restoratif ditujukan untuk tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan bukan pengulangan. Pengecualiannya adalah pengulangan atas tindak pidana yang putusannya berupa denda atau yang dilakukan karena kealpaan.
Apa bedanya dengan diversi anak?
Diversi adalah mekanisme khusus untuk pelaku anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif dalam KUHAP baru berlaku dalam hukum acara pidana umum.
Ingin Menempuh Jalur Keadilan Restoratif?
Advokat mitra kami dapat menilai apakah perkara Anda memenuhi syarat, mendampingi perundingan dengan pihak lain, dan memastikan kesepakatan tertuang secara aman sampai penetapan pengadilan. Lihat layanan pendampingan keadilan restoratif di Pidana.co.id, atau hubungi WhatsApp 0812-5555-9514.
Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Penerapan KUHAP baru dapat berkembang melalui peraturan pelaksana dan praktik di lapangan.













