Ditangkap tanpa prosedur yang jelas, ditetapkan sebagai tersangka secara tiba-tiba, atau barang disita padahal tidak ada hubungannya dengan perkara. Dalam situasi seperti ini, hukum menyediakan satu jalur untuk menguji tindakan aparat: praperadilan.
KUHAP baru (UU 20/2025) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memperluas objek praperadilan dibanding KUHAP lama. Ketentuannya diatur dalam Bab tentang Praperadilan, Pasal 158 sampai Pasal 164.
- Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum.
- Di KUHAP baru, seluruh upaya paksa, termasuk penetapan tersangka, penyadapan, dan pemblokiran, dapat diuji melalui praperadilan (Pasal 158).
- Korban dan pelapor juga dapat mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 161).
Apa itu praperadilan?
Menurut Pasal 1 angka 15 KUHAP baru, praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya, korban atau keluarganya, pelapor, maupun advokat atau pemberi bantuan hukum yang mewakili mereka, atas tindakan penyidik dalam penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam penuntutan.
Praperadilan tidak memeriksa apakah seseorang bersalah atau tidak. Yang diuji adalah apakah prosedur yang ditempuh aparat sah.
Objek praperadilan dalam KUHAP baru
Pasal 158 KUHAP baru mengatur hal-hal yang dapat diuji melalui praperadilan, antara lain:
- Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa.
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- Penyitaan benda yang tidak berkaitan dengan tindak pidana.
Upaya paksa apa saja yang bisa diuji?
Pasal 89 KUHAP baru merinci bentuk upaya paksa, yaitu:
- penetapan tersangka;
- penangkapan;
- penahanan;
- penggeledahan;
- penyitaan;
- penyadapan;
- pemeriksaan surat;
- pemblokiran; dan
- larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.
Di bawah KUHAP lama, objek praperadilan diatur terbatas dalam Pasal 77, lalu diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 untuk mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. KUHAP baru menuliskannya secara tegas dan menambah objek seperti penyadapan dan pemblokiran.
Siapa yang bisa mengajukan?
- Tersangka, keluarganya, atau advokatnya, untuk menguji upaya paksa yang dikenakan kepadanya.
- Korban, pelapor, atau kuasa hukumnya, untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 161). Ini penting bagi korban yang laporannya dihentikan.
- Pihak ketiga yang barangnya disita padahal tidak berkaitan dengan tindak pidana.
Batasan yang perlu diketahui
- Hanya sekali untuk hal yang sama. KUHAP baru membatasi permohonan praperadilan atas hal yang sama (Pasal 160).
- Tidak untuk tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO. Tersangka yang kabur atau masuk daftar pencarian orang tidak dapat mengajukan praperadilan.
- Bukan pemeriksaan pokok perkara. Hakim praperadilan menilai prosedur, misalnya apakah penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup, bukan menilai benar atau salahnya perbuatan.
- Dikabulkan tidak berarti perkara selesai. Dalam praktik, jika penetapan tersangka dinyatakan tidak sah karena alasan prosedural, penyidik masih dapat menetapkan kembali setelah memenuhi syarat yang benar.
Kapan praperadilan layak dipertimbangkan?
- Anda ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah diperiksa atau tanpa kejelasan alat bukti.
- Penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa surat perintah yang sah.
- Barang atau rekening Anda disita atau diblokir padahal tidak terkait perkara.
- Sebagai korban, laporan Anda dihentikan dan Anda menilai penghentian itu tidak berdasar.
Praperadilan bersifat teknis, berjalan cepat, dan sangat bergantung pada kelengkapan dokumen. Karena itu, pengajuannya sebaiknya disiapkan bersama advokat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Ke mana permohonan praperadilan diajukan?
Ke pengadilan negeri yang berwenang, ditujukan kepada ketua pengadilan negeri, dengan menyebutkan alasannya.
Apakah korban bisa mempraperadilankan penetapan tersangka?
Pengujian penetapan tersangka adalah hak pihak tersangka. Korban dan pelapor memiliki jalur praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.
Apakah praperadilan bisa diajukan saat perkara sudah disidangkan?
Praperadilan berkaitan dengan tahap penyidikan dan penuntutan. Begitu pokok perkara mulai diperiksa di pengadilan, ruang untuk praperadilan menjadi terbatas. Karena itu waktu pengajuan sangat penting.
Menilai apakah praperadilan tepat untuk kasus Anda
Tidak semua keberatan atas tindakan aparat cocok diselesaikan lewat praperadilan. Diskusikan kasus Anda melalui WhatsApp agar langkah yang diambil tepat waktu dan tepat sasaran.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 1 angka 15, Pasal 89, dan Pasal 158 sampai Pasal 164.
Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk situasi spesifik Anda, konsultasikan dengan advokat.









