Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., C.Med., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan urusan pribadi yang harus ditanggung diam-diam. Undang-undang memberi korban hak untuk melapor, mendapatkan perlindungan, dan menuntut pelaku dipidana, termasuk ketika pelakunya adalah suami atau istri sendiri.
Artikel ini menjelaskan cara melaporkan KDRT ke polisi berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): bentuk KDRT, bukti yang perlu disiapkan, perlindungan bagi korban, dan ancaman pidananya.
Jika Anda dalam bahaya sekarang, segera hubungi polisi di 110 atau layanan SAPA 129 Kementerian PPPA melalui telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129, dan pergi ke tempat yang aman.
- KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga.
- Korban dapat melapor langsung ke polisi atau memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan.
- Polisi wajib memberi perlindungan sementara dalam 1 x 24 jam, dan korban dapat meminta perintah perlindungan ke pengadilan.
Bentuk KDRT Menurut Undang-Undang
Pasal 5 UU PKDRT melarang setiap orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dalam bentuk:
- Kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, atau mencekik.
- Kekerasan psikis, seperti ancaman, penghinaan terus-menerus, atau intimidasi yang menimbulkan ketakutan.
- Kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual.
- Penelantaran rumah tangga, misalnya tidak memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya.
Lingkup rumah tangga tidak hanya suami dan istri, tetapi juga anak dan orang lain yang tinggal menetap dalam rumah tangga tersebut.
Cara Melaporkan KDRT ke Polisi
- Amankan diri lebih dulu. Pergi ke tempat aman, misalnya rumah keluarga, dan bawa dokumen penting bila memungkinkan.
- Periksakan luka ke dokter atau rumah sakit. Ceritakan bahwa luka akibat kekerasan. Hasil visum nantinya dimintakan oleh penyidik.
- Kumpulkan bukti: foto luka, pesan atau rekaman ancaman, catatan tanggal kejadian, dan nama saksi.
- Buat laporan ke kantor polisi, sebaiknya di unit yang menangani perempuan dan anak. Pasal 26 UU PKDRT memberi korban hak melapor langsung, dan korban juga dapat memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan.
- Simpan tanda bukti laporan dan catat nama penyidik yang menangani.
Jangan khawatir jika saksinya terbatas. Pasal 55 UU PKDRT menyatakan keterangan satu orang saksi korban sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, asalkan disertai satu alat bukti sah lainnya, seperti visum.
Perlindungan bagi Korban
- Perlindungan sementara oleh polisi. Pasal 16 UU PKDRT mewajibkan kepolisian memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan, paling lama 7 hari.
- Perintah perlindungan dari pengadilan. Korban, keluarga, teman, polisi, relawan pendamping, atau pembimbing rohani dapat memohon perintah perlindungan. Menurut Pasal 28 UU PKDRT, ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapannya dalam 7 hari sejak permohonan diterima, kecuali ada alasan yang patut.
Ancaman Pidana Pelaku KDRT
| Perbuatan | Dasar | Ancaman pidana |
|---|---|---|
| Kekerasan fisik | Pasal 44 ayat (1) | Penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta |
| Kekerasan fisik yang membuat korban jatuh sakit atau luka berat | Pasal 44 ayat (2) | Penjara paling lama 10 tahun |
| Kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban | Pasal 44 ayat (3) | Penjara paling lama 15 tahun |
| Kekerasan psikis | Pasal 45 ayat (1) | Penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9 juta |
| Kekerasan fisik atau psikis oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan sehari-hari | Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) | Penjara paling lama 4 bulan |
Perlu dicatat, kekerasan fisik ringan dan kekerasan psikis ringan antara suami dan istri, serta kekerasan seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, merupakan delik aduan menurut Pasal 51 sampai Pasal 53 UU PKDRT. Artinya, perkara hanya diproses jika korban sendiri yang mengadu.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bisakah melapor KDRT sekaligus menggugat cerai?
Bisa. Laporan pidana dan gugatan cerai adalah dua proses terpisah. KDRT juga dapat menjadi alasan perceraian, dan pedoman Mahkamah Agung mengecualikan syarat pisah tempat tinggal 6 bulan jika ditemukan fakta KDRT.
Bagaimana jika polisi menyarankan berdamai?
Upaya damai tidak boleh mengorbankan keselamatan korban. Jika Anda merasa tidak aman, sampaikan dengan tegas bahwa Anda ingin laporan diproses, dan mintalah perlindungan sementara.
Apakah anak yang menyaksikan KDRT juga dilindungi?
Ya. Anak termasuk dalam lingkup rumah tangga yang dilindungi UU PKDRT. Sampaikan kondisi anak kepada penyidik dan pendamping agar mendapat perhatian khusus.
Butuh Pendampingan Melaporkan KDRT?
Advokat mitra kami dapat mendampingi Anda membuat laporan, meminta perlindungan, hingga mengawal perkara sampai persidangan, dengan menjaga kerahasiaan cerita Anda. Lihat layanan pendampingan korban dan pelapor di Pidana.co.id, atau hubungi WhatsApp 0812-5555-9514.
Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu.













