Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kapan Bisa Dipidana Menurut KUHP Baru?

- Jurnalis

Thursday, 19 November 2026 - 21:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang

Unggahan yang menyudutkan seseorang di media sosial bisa viral dalam hitungan jam. Bagi yang dirugikan, muncul pertanyaan: apakah ini bisa dipidana? Bagi yang mengunggah, muncul kekhawatiran: apakah kritik atau curhatan saya bisa berujung laporan polisi?

Sejak KUHP Nasional (UU 1/2023) berlaku pada 2 Januari 2026, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433, menggantikan Pasal 310 KUHP lama. Artikel ini menjelaskan kapan unggahan bisa dipidana, apa bedanya dengan kritik, dan langkah yang bisa diambil.

ADVERTISEMENT

Konsultasi dan pendampingan hukum pidana - Pidana.co.id

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apa yang dimaksud pencemaran nama baik?

Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Kata kuncinya adalah menuduhkan suatu hal, misalnya menuduh seseorang mencuri, selingkuh, atau menipu, lalu menyebarkannya.

Ini berbeda dengan sekadar caci maki atau kata-kata kasar tanpa tuduhan tertentu, yang dalam KUHP Nasional masuk kategori penghinaan ringan (Pasal 436).

Ancaman pidana menurut Pasal 433 KUHP Nasional

  • Secara lisan (Pasal 433 ayat 1): penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori II.
  • Secara tertulis atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum (Pasal 433 ayat 2): penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III.

Unggahan di media sosial yang dapat diakses publik umumnya dinilai sebagai bentuk tertulis yang disebarluaskan.

Bagaimana dengan UU ITE?

UU ITE sebagaimana diubah dengan UU 1/2024 juga memuat larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik (Pasal 27A). Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” dalam pasal tersebut merujuk pada rumusan pencemaran dalam KUHP. Hubungan antara Pasal 27A UU ITE dan Pasal 433 KUHP Nasional setelah 2 Januari 2026 masih menjadi bahan diskusi di kalangan praktisi, sehingga penentuan pasal yang tepat sebaiknya dikonsultasikan dengan advokat.

Delik aduan: hanya korban yang bisa melapor

Pencemaran nama baik adalah delik aduan. Artinya, perkara hanya bisa diproses jika orang yang dicemarkan sendiri yang mengajukan pengaduan. Orang lain, misalnya penggemar, teman, atau kelompok yang merasa tersinggung, tidak bisa melaporkan atas nama korban.

Rumusan pasal ini juga ditujukan untuk melindungi kehormatan orang perseorangan, bukan badan hukum seperti perusahaan.

Kritik bukan pencemaran

KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik. Perbuatan tidak dipidana sebagai pencemaran jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Beberapa hal yang membantu membedakan kritik dari pencemaran:

  • Berbasis fakta yang bisa ditunjukkan, bukan tuduhan tanpa dasar.
  • Menyasar kebijakan, layanan, atau perbuatan, bukan menyerang pribadi seseorang.
  • Disampaikan dengan bahasa yang wajar, tanpa label merendahkan.
  • Ada kepentingan publik, misalnya memperingatkan konsumen lain soal layanan yang merugikan.

Contoh: menulis ulasan bahwa “pesanan saya tidak dikirim selama tiga minggu dan admin tidak merespons” disertai bukti, berbeda dengan menulis “pemilik toko ini penipu dan maling” tanpa dasar.

Jika Anda menjadi korban pencemaran

  1. Simpan bukti segera. Ambil tangkapan layar lengkap dengan nama akun, tanggal, dan jumlah tayangan atau komentar. Simpan juga URL unggahannya.
  2. Jangan membalas dengan tuduhan serupa. Balasan emosional bisa membuat Anda ikut dilaporkan.
  3. Pertimbangkan teguran tertulis (somasi) agar unggahan dihapus dan pelaku meminta maaf. Banyak perkara selesai di tahap ini.
  4. Ajukan pengaduan ke polisi jika diperlukan. Karena delik aduan, Anda sendiri yang harus mengadu.
  5. Pertimbangkan gugatan perdata jika Anda mengalami kerugian, misalnya kehilangan pekerjaan atau pelanggan.

Jika Anda dilaporkan karena unggahan

  • Jangan panik dan jangan mengabaikan panggilan dari penyidik.
  • Kumpulkan bukti bahwa yang Anda sampaikan adalah fakta atau disampaikan untuk kepentingan umum.
  • Konsultasikan dengan advokat sebelum menghapus unggahan atau membuat klarifikasi publik, agar langkah Anda tidak justru merugikan posisi hukum Anda.
  • Pertimbangkan penyelesaian damai. Karena delik aduan, pengaduan dapat ditarik oleh korban dalam batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah menulis di grup WhatsApp tertutup bisa kena pencemaran?

Bisa saja, tergantung isi dan apakah dimaksudkan agar diketahui orang lain. Grup dengan banyak anggota tetap dapat dianggap menyebarkan kepada umum. Setiap kasus dinilai berdasarkan faktanya.

Apakah perusahaan bisa melaporkan pencemaran nama baik?

Rumusan pencemaran dalam KUHP ditujukan untuk melindungi kehormatan orang perseorangan. Perusahaan yang dirugikan oleh informasi tidak benar dapat menempuh jalur lain, misalnya gugatan perdata.

Apakah meminta maaf bisa menghentikan perkara?

Permintaan maaf sering menjadi dasar penyelesaian damai. Karena pencemaran adalah delik aduan, korban dapat mencabut pengaduannya dalam batas waktu tertentu. Namun permintaan maaf tidak otomatis menghentikan perkara jika korban tetap melanjutkan.

Butuh pendapat hukum soal unggahan?

Baik sebagai korban maupun pihak yang dilaporkan, langkah awal sangat menentukan. Konsultasikan situasi Anda melalui WhatsApp.

Untuk pendampingan perkara pencemaran nama baik, kunjungi konsultasi hukum pidana di pidana.co.id.


Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 433 dan Pasal 436); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE (Pasal 27A).

Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk situasi spesifik Anda, konsultasikan dengan advokat.

AS

Ditinjau Oleh

Ahmad Sayadi

S.H., M.H.

Advokat MitraDosen Hukum, Universitas Pamulang

Akademisi dan praktisi hukum yang mengajar sebagai dosen hukum di Universitas Pamulang. Berfokus pada analisis permasalahan hukum dan kajian peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan profesional, sistematis, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Ditulis oleh Tim Redaksi Pidanakan.com

Tentang Kami
Konsultasi

Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 21:38 WIB

Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kapan Bisa Dipidana Menurut KUHP Baru?

Berita Terbaru

Hukum Pidana Umum

Penipuan vs Penggelapan: Bedanya Apa dan Pasal Mana yang Berlaku di KUHP Baru?

Thursday, 19 Nov 2026 - 21:44 WIB

Tindak Pidana Khusus

Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kapan Bisa Dipidana Menurut KUHP Baru?

Thursday, 19 Nov 2026 - 21:38 WIB

Hukum Acara Pidana

Hak Tersangka Menurut KUHAP Baru: 17 Hak yang Wajib Anda Ketahui

Thursday, 19 Nov 2026 - 21:36 WIB

Hukum Acara Pidana

Praperadilan di KUHAP Baru: Objek, Siapa yang Bisa Mengajukan, dan Batasannya

Thursday, 19 Nov 2026 - 21:33 WIB