Penipuan vs Penggelapan: Bedanya Apa dan Pasal Mana yang Berlaku di KUHP Baru?

- Jurnalis

Thursday, 19 November 2026 - 21:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ditinjau oleh Ahmad Sayadi, S.H., M.H., Advokat dan Dosen Hukum Universitas Pamulang

“Saya ditipu” dan “uang saya digelapkan” sering dipakai bergantian dalam percakapan sehari-hari. Padahal dalam hukum pidana, penipuan dan penggelapan adalah dua tindak pidana yang berbeda, dengan unsur dan ancaman pidana yang tidak sama. Memahami perbedaannya membantu Anda menyusun laporan yang tepat.

Sejak 2 Januari 2026, keduanya diatur dalam KUHP Nasional (UU 1/2023): penipuan dalam Pasal 492 dan penggelapan dalam Pasal 486.

ADVERTISEMENT

Konsultasi dan pendampingan hukum pidana - Pidana.co.id

SCROLL TO RESUME CONTENT

Perbedaan utama: bagaimana barang berpindah tangan

Cara termudah membedakan keduanya adalah melihat bagaimana barang atau uang sampai ke tangan pelaku.

  • Penipuan: sejak awal pelaku sudah berniat curang. Korban menyerahkan barang atau uang karena dibujuk dengan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong. Tanpa bujukan itu, korban tidak akan menyerahkannya.
  • Penggelapan: barang sampai ke tangan pelaku secara sah, misalnya dititipkan, disewa, atau dipinjamkan. Masalah muncul belakangan ketika pelaku memperlakukan barang itu seolah miliknya sendiri, misalnya menjual atau menggadaikannya.

Penjelasan Pasal 486 KUHP Nasional menegaskan bahwa dalam penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku.

Penipuan menurut Pasal 492 KUHP Nasional

Pasal 492 mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong, dipidana karena penipuan.

Ancaman: penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta).

Contoh: seseorang menawarkan investasi dengan janji keuntungan tetap 10% per bulan, menunjukkan dokumen palsu, lalu menghilang setelah menerima dana.

Penggelapan menurut Pasal 486 KUHP Nasional

Pasal 486 mengatur perbuatan memiliki secara melawan hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana.

Ancaman: penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV (Rp200 juta).

Contoh: mobil sewaan tidak dikembalikan dan justru digadaikan oleh penyewa; uang titipan untuk membeli barang dipakai untuk keperluan pribadi.

Penggelapan dalam hubungan kerja (Pasal 488)

Jika barang dikuasai pelaku karena hubungan kerja, profesi, atau karena mendapat upah, misalnya kasir yang mengambil uang setoran atau karyawan yang menjual aset kantor, ancamannya lebih berat: penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500 juta).

Tabel perbandingan singkat

Aspek Penipuan Penggelapan
Pasal (KUHP Nasional) Pasal 492 Pasal 486 (pokok), Pasal 488 (hubungan kerja)
Cara barang berpindah Diserahkan korban karena dibujuk Sudah dikuasai pelaku secara sah
Niat jahat muncul Sejak awal Setelah barang dikuasai
Ancaman maksimal 4 tahun / denda kategori V 4 tahun / denda kategori IV (5 tahun jika hubungan kerja)

Hati-hati: tidak semua utang macet adalah pidana

Banyak orang ingin melaporkan pidana karena uang yang dipinjamkan tidak dikembalikan. Perlu dipahami, jika sejak awal ada perjanjian utang-piutang yang sah dan peminjam kemudian gagal membayar, itu pada dasarnya wanprestasi, yang diselesaikan melalui gugatan perdata.

Perkara baru masuk ranah pidana jika ada unsur yang memenuhi rumusan pasal, misalnya peminjam sejak awal menggunakan identitas palsu atau kebohongan untuk mendapatkan uang (penipuan), atau barang yang dititipkan dijual tanpa hak (penggelapan). Advokat dapat membantu menilai apakah kasus Anda lebih tepat ditempuh lewat jalur pidana, perdata, atau keduanya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah penipuan dan penggelapan bisa dilaporkan sekaligus?

Dalam praktik, laporan kerap mencantumkan kedua pasal karena fakta di awal belum sepenuhnya jelas. Penyidiklah yang kemudian menentukan pasal yang paling sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan.

Apakah uang yang digelapkan bisa kembali jika pelaku dipidana?

Proses pidana berfokus pada penghukuman pelaku. Pemulihan kerugian dapat diupayakan melalui mekanisme tertentu dalam proses pidana atau melalui gugatan perdata. Konsultasikan strategi yang paling tepat dengan advokat.

Pelaku adalah keluarga sendiri. Apakah tetap bisa dilaporkan?

Bisa, tetapi untuk hubungan keluarga tertentu ada ketentuan khusus mengenai syarat pengaduan. Sebaiknya konsultasikan dengan advokat sebelum melapor.

Bingung kasus Anda termasuk yang mana?

Menentukan pasal yang tepat sejak awal membuat laporan lebih kuat. Konsultasikan kasus Anda melalui WhatsApp.

Informasi layanan dan biaya pendampingan perkara penipuan maupun penggelapan tersedia di Pidana.co.id.


Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 486, Pasal 488, Pasal 492, beserta Penjelasannya.

Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk situasi spesifik Anda, konsultasikan dengan advokat.

AS

Ditinjau Oleh

Ahmad Sayadi

S.H., M.H.

Advokat MitraDosen Hukum, Universitas Pamulang

Akademisi dan praktisi hukum yang mengajar sebagai dosen hukum di Universitas Pamulang. Berfokus pada analisis permasalahan hukum dan kajian peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan profesional, sistematis, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Ditulis oleh Tim Redaksi Pidanakan.com

Tentang Kami
Konsultasi

Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 21:44 WIB

Penipuan vs Penggelapan: Bedanya Apa dan Pasal Mana yang Berlaku di KUHP Baru?

Berita Terbaru

Hukum Pidana Umum

Penipuan vs Penggelapan: Bedanya Apa dan Pasal Mana yang Berlaku di KUHP Baru?

Thursday, 19 Nov 2026 - 21:44 WIB

Tindak Pidana Khusus

Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Kapan Bisa Dipidana Menurut KUHP Baru?

Thursday, 19 Nov 2026 - 21:38 WIB

Hukum Acara Pidana

Hak Tersangka Menurut KUHAP Baru: 17 Hak yang Wajib Anda Ketahui

Thursday, 19 Nov 2026 - 21:36 WIB

Hukum Acara Pidana

Praperadilan di KUHAP Baru: Objek, Siapa yang Bisa Mengajukan, dan Batasannya

Thursday, 19 Nov 2026 - 21:33 WIB