Anda sudah membuat laporan polisi, tetapi berminggu-minggu tidak ada kabar: tidak ada panggilan, tidak ada pemeriksaan saksi, tidak ada pemberitahuan apa pun. Situasi seperti ini sering membuat pelapor bingung harus menunggu atau bertindak.
Kabar baiknya, KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 kini mengatur secara tegas apa yang bisa dilakukan pelapor ketika laporannya tidak ditanggapi. Artikel ini menjelaskan hak Anda dan langkah yang bisa ditempuh.
- Setelah menerima laporan, penyelidik atau penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan laporan (Pasal 23 ayat 5 KUHAP baru).
- Jika laporan tidak ditanggapi paling lama 14 hari, pelapor dapat melaporkan penyidik ke atasannya atau pejabat pengawas penyidikan (Pasal 23 ayat 6).
- Penyidik yang melanggar aturan atau kode etik dapat dikenai sanksi administratif, etik, atau pidana (Pasal 23 ayat 7).
Pastikan Anda memegang bukti laporan
Langkah pertama sebelum menuntut tindak lanjut adalah memastikan laporan Anda tercatat secara resmi. Pasal 23 ayat (5) KUHAP baru mengatur bahwa setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada pelapor.
Pasal 23 juga mengatur cara pencatatan laporan:
- Laporan tertulis harus ditandatangani oleh pelapor (ayat 2).
- Laporan lisan harus dicatat oleh penyelidik atau penyidik dan ditandatangani oleh pelapor serta petugas yang menerimanya (ayat 3).
Simpan surat tanda penerimaan laporan dengan baik. Nomor laporan di dalamnya adalah pegangan Anda untuk menanyakan perkembangan, mengajukan keberatan, maupun mengadu ke atasan penyidik. Jika saat melapor Anda tidak menerima surat ini, mintalah, karena itu hak Anda.
Batas 14 hari: apa artinya bagi pelapor?
Inilah ketentuan baru yang paling penting bagi pelapor. Pasal 23 ayat (6) KUHAP baru menyatakan bahwa jika penyelidik atau penyidik tidak menanggapi laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak laporan diterima, pelapor dapat melaporkan penyelidik atau penyidik tersebut kepada:
- atasan penyidik; atau
- pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan.
Perlu dipahami, 14 hari bukan batas waktu penyelesaian perkara. Proses penyelidikan dan penyidikan bisa berlangsung lebih lama, tergantung kerumitan kasus. Yang diukur adalah ada atau tidaknya tanggapan, misalnya klarifikasi kepada pelapor, pemanggilan saksi, atau pemberitahuan langkah yang sedang dilakukan. Jika setelah 14 hari tidak ada tanggapan sama sekali, Anda punya dasar hukum untuk mengadu.
Langkah-langkah jika laporan tidak ditindaklanjuti
1. Tanyakan perkembangan secara resmi
Datangi unit tempat Anda melapor dengan membawa surat tanda penerimaan laporan, atau kirim surat tertulis yang menanyakan perkembangan penanganan laporan. Dalam praktik kepolisian, perkembangan penanganan perkara biasanya disampaikan kepada pelapor melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Mintalah informasi ini secara tertulis agar ada jejak yang jelas.
2. Ajukan pengaduan kepada atasan penyidik
Jika tidak ada tanggapan dalam 14 hari, buat surat pengaduan kepada atasan penyidik, misalnya kepala unit atau kepala satuan reserse di kantor polisi tempat Anda melapor. Cantumkan:
- identitas Anda sebagai pelapor;
- nomor dan tanggal laporan polisi;
- kronologi singkat sejak laporan dibuat;
- upaya yang sudah Anda lakukan untuk menanyakan perkembangan;
- permohonan agar laporan segera ditindaklanjuti, dengan merujuk Pasal 23 ayat (6) KUHAP baru.
Simpan salinan surat dan bukti pengirimannya.
3. Ajukan ke fungsi pengawasan penyidikan
Selain ke atasan penyidik, Pasal 23 ayat (6) juga membuka jalur ke pejabat pengemban fungsi pengawasan dalam penyidikan. Di lingkungan kepolisian, fungsi ini dijalankan oleh bagian pengawasan penyidikan di tingkat Polres maupun Polda. Jalur ini relevan jika pengaduan ke atasan langsung juga tidak membuahkan hasil.
4. Laporkan jika ada dugaan pelanggaran etik
Jika Anda menduga ada pelanggaran yang lebih serius, misalnya permintaan uang agar laporan diproses, Pasal 23 ayat (7) menegaskan bahwa penyelidik atau penyidik yang melampaui atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau kode etik dapat dikenai sanksi administratif, sanksi etik, atau sanksi pidana. Dugaan seperti ini dapat diadukan melalui jalur pengaduan internal kepolisian, termasuk ke Propam.
Bagaimana jika penyidikan dihentikan?
Situasinya berbeda jika laporan sudah diproses tetapi kemudian dihentikan. Pasal 24 ayat (1) KUHAP baru mewajibkan penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, korban, tersangka, atau keluarga tersangka. Jadi, sebagai korban, Anda berhak diberi tahu.
Jika Anda menilai penghentian tersebut tidak sah, tersedia upaya hukum melalui pengadilan. Karena langkah ini teknis dan memiliki tenggat, sebaiknya didampingi advokat.
Hak pelapor dan korban yang perlu Anda ketahui
- Hak atas perlindungan. Pasal 53 ayat (1) KUHAP baru menyatakan bahwa setiap pelapor, pengadu, saksi, dan/atau korban berhak memperoleh pelindungan.
- Hak didampingi advokat. KUHAP baru secara tegas menjamin korban berhak memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan.
- Hak mendapat surat tanda penerimaan laporan (Pasal 23 ayat 5).
- Hak diberi tahu jika penyidikan dihentikan (Pasal 24 ayat 1).
Tips agar laporan lebih cepat diproses
- Bawa bukti awal yang tertata. Anda tidak wajib membuktikan perkara sendiri, karena itu tugas penyidik. Namun bukti awal yang rapi (tangkapan layar, bukti transfer, dokumen, nama saksi) memudahkan penyelidik menentukan langkah.
- Tulis kronologi singkat dan runtut. Satu halaman berisi tanggal, tempat, pihak yang terlibat, dan kerugian.
- Catat nama petugas yang menerima laporan dan penyidik yang menangani.
- Dokumentasikan setiap komunikasi, termasuk tanggal Anda datang menanyakan perkembangan.
- Jangan pernah membayar agar laporan diproses. Pelayanan laporan polisi tidak dipungut biaya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah 14 hari berarti kasus harus selesai dalam 14 hari?
Tidak. Batas 14 hari dalam Pasal 23 ayat (6) berkaitan dengan tanggapan atas laporan, bukan penyelesaian perkara. Penyelidikan dan penyidikan dapat berlangsung lebih lama.
Saya melapor sebelum 2 Januari 2026. Apakah aturan ini berlaku?
KUHAP baru tidak berlaku surut untuk proses yang sudah berjalan. Meski begitu, mengadukan laporan yang terbengkalai kepada atasan penyidik atau fungsi pengawasan tetap dapat dilakukan. Konsultasikan dengan advokat untuk menilai posisi laporan Anda.
Apakah saya bisa memindahkan laporan ke kantor polisi lain?
Pelimpahan perkara antarkesatuan merupakan kewenangan internal kepolisian. Jika ada alasan kuat, misalnya kerumitan perkara atau lokasi kejadian, Anda dapat mengajukan permohonan melalui surat kepada atasan penyidik.
Apakah pelapor wajib punya pengacara?
Tidak wajib. Namun pendampingan advokat membantu menyusun laporan yang kuat, memantau perkembangan, dan menempuh upaya hukum jika laporan tidak ditindaklanjuti.
Laporan Anda mandek? Konsultasikan sekarang
Jika laporan Anda tidak ada kabar lebih dari 14 hari, Anda tidak perlu menunggu tanpa kepastian. Hubungi kami melalui WhatsApp untuk mendiskusikan langkah yang tepat untuk laporan Anda.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 53.
Artikel ini berisi informasi hukum umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk situasi spesifik Anda, konsultasikan dengan advokat.









